PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KONTRAK PADA KANTOR DINAS PEMERINTAHAN DI KOTA MATARAM (Studi di Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram)
| Main Author: | HABIBIE, RAMADHAN |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/13151/1/cover.docx http://eprints.unram.ac.id/13151/2/skripsi%202.docx http://eprints.unram.ac.id/13151/3/DAFTAR%20PUSTAKA.docx http://eprints.unram.ac.id/13151/ |
Daftar Isi:
- Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi para tenaga kerja kontrak mengenai upah di Kota Mataram dan tanggung jawab instansi pemerintah terhadap tenaga kerja kontraknya yang di PHK dalam masa kontrak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan metode analisis kuantitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan data yang diperoleh berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai, dan dianalisis dengan analisis statistik. Berdasarkan hasil penelitian, besarnya upah yang disepakati antara tenaga kontrak dengan instansi pemerintahan Kota Mataram yang tertuang di dalam isi kontrak kerja telah disesusaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK) berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor: 937/IX/2015 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2016. Apabila terjadi PHK secara sepihak yang dilakukan oleh instansi pemerintah, tenaga kerja kontrak tersebut hanya mendapatkan 1 bulan gaji terakhirnya.