Lihat Juga

• Penerapan restitusi terhadap korban tindak Pidana perdagangan orang dikaitkan dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana orang dan undang- Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban (analisis putusan pengadilan negeri jakarta selatan no. 609/pid.sus/2013/pn.jkt.sel.)
  oleh: Arry Marty, .
  Terbitan: (2017)
• Analisis terhadap Kasus Perkawinan Anak Dibawah Umur yang Dilakukan oleh Anggota DPRD Sampang (M. Hasan Ahmad) Ditinjau dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  oleh: Setiawan, Johan Baktiaris
  Terbitan: (2015)
• ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
  oleh: Ali, ZAHARA ALFIRIA
  Terbitan: (2013)
• Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Perdagangan Organ Tubuh Manusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  oleh: Muhamad Iqbal, .
  Terbitan: (2017)
• Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dilandaskan pada doktrin Mens rea dan actus reus dihubungkan dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
  oleh: Zakarias Manambe, .
  Terbitan: (2016)