Lihat Juga

• Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  oleh: Selviana Teras Widy Rahayu, .
  Terbitan: (2017)
• Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Di Hubungkan Dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor:411/Pdt.G/2013/Pa.Clg)
  oleh: Mohamad Sutoro, .
  Terbitan: (2015)
• Keabsahan Status Tersangka Dalam Putusan Praperadilan Berdasarkan Penetapan Teori Kepastian Hukum Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/Puu-Xii/2014)
  oleh: Abdul Azis, .
  Terbitan: (2016)
• EKSISTENSI PASAL 50 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR: 004/PUU-I/2003)
  oleh: ABDUL GHOFFAR, 030015104
  Terbitan: (2005)
• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XII/2015 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM SELEKSI HAKIM MENURUT PASAL 24B UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  oleh: Fachrimon, Donal
  Terbitan: (2016)