Cover Image

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MATARAM

Main Author: HARTAWAN, AGUS
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: ind
Terbitan: , 2010
Subjects:
KZ Law of Nations
Online Access: http://eprints.unram.ac.id/12825/2/COVER.RTF
http://eprints.unram.ac.id/12825/3/DAFTAR%20ISI.doc
http://eprints.unram.ac.id/12825/4/PENERAPAN%20ASAS%20KEBEBASAN%20BERKONTRAK%20DALAM%20PERJANJIAN%20PEMBIAYAAN%20DENGAN%20PRINSIP%20MUSYARAKAH%20PADA%20BA.rtf
http://eprints.unram.ac.id/12825/
ctrlnum 12825
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://eprints.unram.ac.id/12825/</relation><title>PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MATARAM</title><creator>HARTAWAN, AGUS</creator><subject>KZ Law of Nations</subject><description>Konsep kebebasan berkontrak menurut Hukum islam pada dasarnya menganut sistem terbuka dalam melakukan transaksi hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang mengatakan &#x201C;dalam urusan muamalah segala sesuatu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang sedangkan dalam lapangan ibadah pada dasarnya dilarang kecuali ada dalil yang membolehkannya&#x201D;. Oleh karenanya, dalam Islam memberikan apresiasi yang tinggi terhadap individu untuk menentukan syarat-syarat dalam suatu akad. Namun kebebasan itu bukan tanpa batas. Segala hal yang membawa dampak kepada ketidakadilan dan kerusakan harus dihindarkan. Atas dasar itu Islam mengajukan batasan-batasan bagi individu dalam menentukan syarat perjanjian. Batasan tersebut antara lain adanya kesepakatan para pihak, kedua para pihak harus cakap, ketiga obyek syarat tidak dilarang oleh syara&#x2019;, keempat semua syarat harus terhindar dari unsur judi dan riba, kelima syarat yang dibuat harus mencerminkan keadilan dan menghindarkan kezaliman, keenam pemerintah diberi kewenangan untuk intervensi sepanjang bertujuan untuk menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran&#xD; 2. Penerapan atas kebebasan berkontrak dalam praktek pembiayaan dengan prinsip musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram pada prinsipnya yang menjadi dasar terjadinya perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak di antara para pihak yang memiliki posisi yang seimbang dalam rangka untuk mencapai kesepakatan melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun dalam praktek perbankan syariah masih menggunakan kontrak baku, sehingga para pihak tidak mempunyai keleluasaan untuk menentukan isi kontrak. Dari hasil temuan penelitian penulis di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram menunjukkan bahwa untuk hal-hal tertentu seperti nisbah bagi hasil, jangka waktu pembayaran, skema pembayaran dan penambahan jangka waktu pembayaran bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan negosiasi akan tetapi masih belum menunjukkan kebebasan para pihak untuk menentukan materi akad.</description><date>2010</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://eprints.unram.ac.id/12825/2/COVER.RTF</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://eprints.unram.ac.id/12825/3/DAFTAR%20ISI.doc</identifier><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://eprints.unram.ac.id/12825/4/PENERAPAN%20ASAS%20KEBEBASAN%20BERKONTRAK%20DALAM%20PERJANJIAN%20PEMBIAYAAN%20DENGAN%20PRINSIP%20MUSYARAKAH%20PADA%20BA.rtf</identifier><identifier> HARTAWAN, AGUS (2010) PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MATARAM. S1 thesis, Universitas Mataram. </identifier><recordID>12825</recordID></dc>
language ind
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author HARTAWAN, AGUS
title PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MATARAM
publishDate 2010
topic KZ Law of Nations
url http://eprints.unram.ac.id/12825/2/COVER.RTF
http://eprints.unram.ac.id/12825/3/DAFTAR%20ISI.doc
http://eprints.unram.ac.id/12825/4/PENERAPAN%20ASAS%20KEBEBASAN%20BERKONTRAK%20DALAM%20PERJANJIAN%20PEMBIAYAAN%20DENGAN%20PRINSIP%20MUSYARAKAH%20PADA%20BA.rtf
http://eprints.unram.ac.id/12825/
contents Konsep kebebasan berkontrak menurut Hukum islam pada dasarnya menganut sistem terbuka dalam melakukan transaksi hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang mengatakan “dalam urusan muamalah segala sesuatu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang sedangkan dalam lapangan ibadah pada dasarnya dilarang kecuali ada dalil yang membolehkannya”. Oleh karenanya, dalam Islam memberikan apresiasi yang tinggi terhadap individu untuk menentukan syarat-syarat dalam suatu akad. Namun kebebasan itu bukan tanpa batas. Segala hal yang membawa dampak kepada ketidakadilan dan kerusakan harus dihindarkan. Atas dasar itu Islam mengajukan batasan-batasan bagi individu dalam menentukan syarat perjanjian. Batasan tersebut antara lain adanya kesepakatan para pihak, kedua para pihak harus cakap, ketiga obyek syarat tidak dilarang oleh syara’, keempat semua syarat harus terhindar dari unsur judi dan riba, kelima syarat yang dibuat harus mencerminkan keadilan dan menghindarkan kezaliman, keenam pemerintah diberi kewenangan untuk intervensi sepanjang bertujuan untuk menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran 2. Penerapan atas kebebasan berkontrak dalam praktek pembiayaan dengan prinsip musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram pada prinsipnya yang menjadi dasar terjadinya perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak di antara para pihak yang memiliki posisi yang seimbang dalam rangka untuk mencapai kesepakatan melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun dalam praktek perbankan syariah masih menggunakan kontrak baku, sehingga para pihak tidak mempunyai keleluasaan untuk menentukan isi kontrak. Dari hasil temuan penelitian penulis di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram menunjukkan bahwa untuk hal-hal tertentu seperti nisbah bagi hasil, jangka waktu pembayaran, skema pembayaran dan penambahan jangka waktu pembayaran bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan negosiasi akan tetapi masih belum menunjukkan kebebasan para pihak untuk menentukan materi akad.
id IOS5428.12825
institution Universitas Mataram
institution_id 133
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Mataram
library_id 541
collection Institutional Repository
repository_id 5428
subject_area Law/Ilmu Hukum
Scientist/Ahli Sains, Ilmuwan
Agriculture/Industri Pertanian
Economic Institutions/Institusi Ekonomi
city KOTA MATARAM
province NUSA TENGGARA BARAT
repoId IOS5428
first_indexed 2019-05-08T15:10:22Z
last_indexed 2019-05-08T15:10:22Z
recordtype dc
_version_ 1686351264260030464
score 17.538404

Lihat Juga