PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
Main Author: | SRIADI, NI LUH PUTU |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | ind |
Terbitan: |
, 2010
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/12818/1/JUDUL.doc http://eprints.unram.ac.id/12818/2/Pembahasan%20SKRIPSI2.doc http://eprints.unram.ac.id/12818/ |
Daftar Isi:
- Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak ada perubahan secara prinsip artinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 prinsip yang digunakan adalah Profit dan Loss Sharing (PLS), sedangkan prinsip yang digunakan setelah berlakunya undang-undang tersebut adalah Profit Sharing dan Revenue Sharing. Keberadaan perbankan syariah saat itu direspon secara positif oleh pemerintah dengan memberikan landasan hukum melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang memberi pengakuan tegas mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip syariah serta memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangannya. Bila pada UU No 7 Tahun 1992 hanya diakui secara samar-samar keberadaan perbankan syariah, maka pada UU No. 10 Tahun 1998 ditegaskan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memungkinkan kegiatan bank syariah menjadi lebih luas cakupannya dibanding dengan bank konvensional.