KEDUDUKAN MPR DALAM PRESPEKTIF SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Suatu Kajian Yuridis Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945)
| Main Author: | SJ, DAHMURUDIN |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/12783/1/HALAMAN%20DEPAN.rtf http://eprints.unram.ac.id/12783/2/ISI%20SKRIPSI.rtf http://eprints.unram.ac.id/12783/ |
Daftar Isi:
- Dari hasil perubahan UUD 1945 maka telah menggeser dan merubah kedudukan serta kewenangan dari MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain dalam UUD 1945 demikian juga dalam hal kewenangan MPR yang tidak lagi memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden terkecuali untuk memilih presiden/wakil presiden pengganti setelah diberhentikan melaui inpeacmen. Implikasi yuridis terhadap keduduakan MPR, MPR tidak lagi memiliki kewenangan sebagai lembaga legislator dalam mengeluarkan keputusan dalam bentuk sebuah ketetapan yang bersifat mengatur keluar (regeling) dan keberadaan presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR karena presiden telah dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai penjelmaan dan esensi kedaulatan rakyat.