Cover Image

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN LEMBAGA ADOPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KOTA BIMA)

Main Author: MUHAMMAD, MUHAMMAD
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: ind
Terbitan: , 2010
Subjects:
KZ Law of Nations
Online Access: http://eprints.unram.ac.id/12758/1/skripsi_adopsi.rtf
http://eprints.unram.ac.id/12758/
ctrlnum 12758
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://eprints.unram.ac.id/12758/</relation><title>KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN LEMBAGA ADOPSI &#xD; DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA&#xD; (STUDI KASUS DI KOTA BIMA)</title><creator>MUHAMMAD, MUHAMMAD</creator><subject>KZ Law of Nations</subject><description>Dengan semakin meningkatnya praktek pengangkatan anak di Indonesia, maka dirasakam perlunya peningkatan perlindungan anak di Indonesia serta kemudahan dalam proses pengangkatan anak. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan perlindungan anak serta kemudahan dalam proses pengangkatan anak di indonesia maka dapat dilakukan perbandingan hukum dengan hukum perdata di belanda, khususnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Pokok permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah bagaiman prosedur pengangkatan anak atau adopsi menurut Hukum Adat Bima di bandingkan dengan Hukum Islam dan Civil Law dan bagaimana persamaan dan perbedaan tentang lembaga pengangkatan anak atau adopsi menurut Hukum Adat Bima di bandingkan dengan Hukum Islam dan Civil Law. Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum dengan bentuk penelitian berupa metode penelitian kepuatakaan (penelitian normatif) dan penelitian lapangan (empiris). Hasil penelitian ini menyarankan bahwa sebaiknya pengaturan tentang pengangkatan anak dikodifikasikan dan ditempatkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar pengaturan tentang pengangkatan anak tersebut dapat lebih memberikan keleluasan kepada hak-hak anak dalam menentukan kepentingan terbaiknya, agar pengaturan tentang pengangkatan anak tersebut sebaiknya diberikan tambahan peran serta pemerintah ataupun lembaga-lembaga non pemerintah dalam mengawasi adopsi, agar pengaturan tentang pengangkatan anak tersebut sebaiknya diberikan tambahan pengaturan mengenai pencabutan serta pembatalan adopsi.</description><date>2010</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>ind</language><identifier>http://eprints.unram.ac.id/12758/1/skripsi_adopsi.rtf</identifier><identifier> MUHAMMAD, MUHAMMAD (2010) KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN LEMBAGA ADOPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KOTA BIMA). S1 thesis, Universitas Mataram. </identifier><recordID>12758</recordID></dc>
language ind
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author MUHAMMAD, MUHAMMAD
title KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN LEMBAGA ADOPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KOTA BIMA)
publishDate 2010
topic KZ Law of Nations
url http://eprints.unram.ac.id/12758/1/skripsi_adopsi.rtf
http://eprints.unram.ac.id/12758/
contents Dengan semakin meningkatnya praktek pengangkatan anak di Indonesia, maka dirasakam perlunya peningkatan perlindungan anak di Indonesia serta kemudahan dalam proses pengangkatan anak. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan perlindungan anak serta kemudahan dalam proses pengangkatan anak di indonesia maka dapat dilakukan perbandingan hukum dengan hukum perdata di belanda, khususnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Pokok permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah bagaiman prosedur pengangkatan anak atau adopsi menurut Hukum Adat Bima di bandingkan dengan Hukum Islam dan Civil Law dan bagaimana persamaan dan perbedaan tentang lembaga pengangkatan anak atau adopsi menurut Hukum Adat Bima di bandingkan dengan Hukum Islam dan Civil Law. Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum dengan bentuk penelitian berupa metode penelitian kepuatakaan (penelitian normatif) dan penelitian lapangan (empiris). Hasil penelitian ini menyarankan bahwa sebaiknya pengaturan tentang pengangkatan anak dikodifikasikan dan ditempatkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar pengaturan tentang pengangkatan anak tersebut dapat lebih memberikan keleluasan kepada hak-hak anak dalam menentukan kepentingan terbaiknya, agar pengaturan tentang pengangkatan anak tersebut sebaiknya diberikan tambahan peran serta pemerintah ataupun lembaga-lembaga non pemerintah dalam mengawasi adopsi, agar pengaturan tentang pengangkatan anak tersebut sebaiknya diberikan tambahan pengaturan mengenai pencabutan serta pembatalan adopsi.
id IOS5428.12758
institution Universitas Mataram
institution_id 133
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Mataram
library_id 541
collection Institutional Repository
repository_id 5428
subject_area Law/Ilmu Hukum
Scientist/Ahli Sains, Ilmuwan
Agriculture/Industri Pertanian
Economic Institutions/Institusi Ekonomi
city KOTA MATARAM
province NUSA TENGGARA BARAT
repoId IOS5428
first_indexed 2019-05-08T15:10:22Z
last_indexed 2019-05-08T15:10:22Z
recordtype dc
_version_ 1686351263861571584
score 17.538404

Lihat Juga