PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MAGANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ( Studi di UD.Bengkel Abadi Motor, Mataram Lombok NTB)
| Main Author: | Gazali, Rinardi Akbar |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/12407/1/JURNAL%20ILMIAH.pdf http://eprints.unram.ac.id/12407/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian magang dan bentuk perlindungan hukum pekerja magang jika perjanjian dilanggar. Metode adalah normatif-empiris. Hasil penelitian: Pertama, perjanjian yang dilakukan oleh pekerja magang berbenuk lisan, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Mentri menjelaskan perjanjian magang dibuat dengan tertulis, memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak. Kedua, perlindungan hukum ada: perlindungan norma kerja, perlindungan keselamatan/kesehatan kerja, dan perlindungan kesejaheraan pekerja. Jika dilanggar mendapatkan sanksi berupa: sanksi administratif, sanksi perdata adn sanksi pidana. Kesimpulan pelaksanaan perjanjian magang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran diperlukan ketelitian dan kehati-hatian peserta magang dan pengawasan langsung oleh pemerintah.