PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MAGANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ( Studi di UD.Bengkel Abadi Motor, Mataram Lombok NTB)
| Main Author: | GAZALI, RINARDI AKBAR |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unram.ac.id/12048/1/RINARDI%20AKBAR%20GAZALI%20%28D1A111250%29.pdf http://eprints.unram.ac.id/12048/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian magang dan bentuk perlindungan hukum pekerja magang jika perjanjian dilanggar. Metode adalah normatif-empiris. Hasil penelitian: Pertama, perjanjian yang dilakukan oleh pekerja magang berbenuk lisan, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Mentri menjelaskan perjanjian magang dibuat dengan tertulis, memuat sekurang- kurangnya hak dan kewajiban para pihak. Kedua, perlindungan hukum ada: perlindungan norma kerja, perlindungan keselamatan/kesehatan kerja, dan perlindungan kesejaheraan pekerja. Jika dilanggar mendapatkan sanksi berupa: sanksi administratif, sanksi perdata adn sanksi pidana. Kesimpulan pelaksanaan perjanjian magang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran diperlukan ketelitian dan kehati-hatian peserta magang dan pengawasan langsung oleh pemerintah.