DISKRESI DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM OLEH GUBERNUR
Main Author: | Pamungkas, Setyo |
---|---|
Format: | Article info application/pdf eJournal |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
Universitas Kristen Satya Wacana
, 2016
|
Online Access: |
https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/638 https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/638/428 |
Daftar Isi:
- AbstrakUpah minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari upah yangterlalu rendah. Upah minimum mendorong terwujudnya keadilan bagi pekerja-pengusaha,dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal bagi semua yang bekerja dan yang memerlukanperlindungan. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur. Gubernur dalam menetapkanupah minimum dapat menggunakan pertimbangannya sendiri tentang upah yang layak,karena pekerja/buruh tidak boleh dibayar di bawah nilai kebutuhan hidup layak danperlindungan sosialnya. Gubernur juga berperan penting dalam mengembangkan kebijakanupah minimum. Jadi, Gubernur dapat melakukan diskresi untuk memastikan bahwakeadilan sosial dapat dicapai melalui kebijakan upah minimum. Akan tetapi, diskresitersebut harus benar-benar memastikan negara memberikan perlindungan yang samabagi pekerja dan pengusaha.AbstractThe establishment of minimum wage standard aims to provide protection for workers fromwages that are too low. The minimum wage standard encourage the achievement of justicefor workers as well as employers, and the minimum subsistence for all workers whoseliving standard needs to be protected. The minimum wage is established by the provincialgovernor, who may at his/her discretion establish the minimum wage at the rate she/hedeemed decent, since for workers /laborers should not be paid below the needs of decentliving and of social protection. The governor also plays an important role in developingpolicies on minimum wages. Therefore, the governor may excercise his/her discretion toensure that social justice can be achieved through the minimum wage policy. However,such discretion must assure that the state provides equal protection for workers andemployers.