PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA
| Main Authors: | Muskibah, Muskibah, Hidayah, Lili Naili |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Universitas Kristen Satya Wacana
, 2020
|
| Online Access: |
https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2931 https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2931/1419 |
Daftar Isi:
- Freedom of contract is not a freedom without limits. Standard form of contract for the procurement of goods and services of the government is one of the limitations of the freedom of contract. Formulation and arrangement of rights and obligations contained in the contract for the procurement of goods and services are based on the standard regulation as embedded in the Standard Document Procurement/ Electronic Standard Document Procurement. This research aims to analyze the validity of the freedom of contract principle in standard contract or adhesion contract as well as forms of the freedom of contract in the standard contract for the procurement of government goods and services. This research is a juridical and normative legal research. This research discovered that the standard contract/adhesion contract contradicts with the freedom of contract principle, and it is established that the freedom of contract can be found in the standard contract for the procurement of government goods and services at the pre-contractual stage. At the contractual and post-contractual stages freedom of contract is only an implementation of the provisions of the law. Therefore, this research recommends that it is necessary to change the provision on the rights and obligations of the parties at the pre-contractual stage, contractual stage, as well as post-contractual stage.
- Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Kontrak standar pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu pembatas kebebasan berkontrak. Pembentukan dan pengaturan hak dan kewajiban yang termuat dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, didasarkan pada peraturan standar yang termuat dalam Standar Dokumen Pengadaan/Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak standar, serta bentuk kebebasan berkontrak dalam kontrak standar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan kontrak standar bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak, kemudian ditemukan bentuk kebebasan berkontrak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu pada tahapan pra kontraktual. Pada tahapan kontraktual dan tahapan post kontraktual, kebebasan berkontrak hanya merupakan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang. Untuk itu, rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik pada tahap pra kontraktual, kontraktual, maupun post kontraktual pada kontrak pengadaan barang dan jasa.