KESESUAIAN FREE FLOW OF SKILLED LABOUR DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT DENGAN PERATURAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA
| Main Author: | dan Desy Lustiany, Holyness Nurdin Singadimedja |
|---|---|
| Format: | Article info Observasi; Pengamatan; Wawancara; Studi Pustaka application/pdf Journal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3091 https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/3091/1809 |
Daftar Isi:
- ABSTRAKPada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali, ASEAN mencetuskan Declaration of ASEAN Concord II yang mendeklarasikan terbentuknya Masyarakat ASEAN (ASEAN Community). Perlunya membahas tentang kesesuaian antara pengaturan mengenai free flow of skilled labour (arus bebas tenaga kerja terampil) yang terdapat dalam instrumen hukum regional ASEAN terhadap peraturan perundang-undangan nasional mengenai tenaga kerja asing khususnya di bidang keinsinyuran. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada norma hukum serta menelah kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional, serta meninjau bahan hukum primer seperti konvensi dan perundang undangan, dan sekunder seperti artikel. Hasil penelitian ini menegaskan terdapat konsekuensi dari ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap kesepakatan MEA tentang free flow of skilled labour adalah adanya kewajiban Indonesia untuk melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia telah mengikatkan diri dan wajib untuk melaksanakan kesepakatan MEA sesuai dengan pacta sunt servanda dan itikad baik.Kata kunci: Free Flow of Skilled Labour, Asean Economic Community Blueprint, Tenaga Kerja.ABSTRACTOn October 7, 2003 in Bali, ASEAN adopted the Declaration of ASEAN Concord II which declared the formation of the ASEAN Community. The need to discuss the suitability between the arrangements regarding the free flow of skilled labor contained in the ASEAN regional legal instruments to national legislation concerning foreign workers, especially in the field of engineering. This writing uses the normative juridical approach. Normative juridical research focuses on legal norms and examines the rules that apply in society, both national and international, as well as reviewing primary legal materials such as conventions and legislation, and secondary ones such as articles. The results of this study emphasize that there is a consequence of the discrepancy between Indonesian laws and regulations on the AEC agreement on free flow of skilled labor is the existence of Indonesia's obligation to harmonize national legislation. This is because Indonesia has committed itself and is obliged to carry out the MEA agreement in accordance with the pacta sunt servanda and good faith.Keyword: Free Flow of Skilled Labour, Asean Economic Community Blueprint, Manpower.