TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP EFEKTIVITAS INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
| Main Author: | Heliany, S.H., M.H, Dr. Ina |
|---|---|
| Format: | Article info Observasi; Pengamatan; Wawancara; Studi Pustaka application/pdf Journal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
, 2017
|
| Online Access: |
https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/1304 https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/1304/1066 |
Daftar Isi:
- ABSTRAKAnak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya sering muncul berbagai permasalahan tentang kenakalan anak. Fenomena meningkatnya perilaku kenakalan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Apabila diamati ternyata banyak sekali hak anak yang terlanggar dari proses pemeriksaan sampai pada putusan hakim dan masih dijumpai bahwa ternyata hakim cenderung menjatuhkan pidana badan dan perampasan kemerdekaan dalam memutuskan perkara anak. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan diuraikan apakah faktor-faktor individualisasi pidana dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara anak, khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana pelaksanaan proses hukum yang seharusnya digunakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 43. Hasil pembahasan dalam undang-undang tersebut juga memuat hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 65 agar dalam proses pelaksanaan persidangan terhadap anak tidak ada hak-hak anak yang terlanggar dalam hal ini sesuai dengan Beijing Rules yakni aturan standar yang ditetapkan oleh PBB yang berkaitan dengan anak.Kata kunci: Individualisasi, Pidana, AnakABSTRACTChildren are a gift from the trust at the same time the Almighty God, which always must be maintained because in her inherent dignity, dignity and rights as human beings who must be upheld. In the growth and development often arise various problems of delinquency. If it is observed that many children's rights are violated from the examination process until the judge's decision and still found that the judge tends to impose the criminal body and deprivation of independence in deciding the case of children. Based on this matter, in this study will be described whether the factors of criminal individualization considered by judges in deciding cases of children, especially for children in conflict with the law and how the implementation of legal process that should be used against children in conflict with the law in Indonesia. The research method used is normative legal research, using statue approach method based on Law Number 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System, case approach and comparative approach. As contained in Law Number 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System especially Article 43. In the law also contains the rights of children contained in Article 3, Article 4 and Article 65 so that in the process of conducting the trial against the child does not exist the rights of the child who are violated in this case are in accordance with the Beijing Rules, the standard rules established by the United Nations relating to the child.Keyword: Individualization, Criminal, Child