Analisis Pelayanan Pengurusan Izin Usaha Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir
| Main Author: | Kevin, Okta Saputra |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uir.ac.id/463/1/bab1.pdf http://repository.uir.ac.id/463/2/bab2.pdf http://repository.uir.ac.id/463/3/bab3.pdf http://repository.uir.ac.id/463/4/bab4.pdf http://repository.uir.ac.id/463/5/bab5.pdf http://repository.uir.ac.id/463/6/daftar_pustaka.pdf http://repository.uir.ac.id/463/ |
Daftar Isi:
- Kota Bagansiapiapi terletak di muara Sungai Rokan, di pesisir utara Kabupaten Rokan Hilir, dan merupakan tempat yang strategis karena berdekatan dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas perdagangan internasional. Sektor-sektor yang terutama menjadi penggerak roda perekonomian kota Bagansiapiapi di anataranya adalah sector perikanan. Masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir khusunya di Kecamatan Bangko masyarakatnya berkerja sebagai Nelayan, tetapi dari tahun ke tahun masyarakat yang berkerja sebagai nelayan semakin menurun, yang mana hal ini disebabkan oleh sulitnya pengurusan surat perizinan perikanan dan terindikasi adanya pelayanan yang kurang baik. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan pelayanan pengurusan izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dan hambatannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan survey deskriptif; Sampel yaitu Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dan nelayan yang mengurus surat izin perikanan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data wawancara serta analisis data secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Analisis Pelayanan Pengurusan Izin Usaha Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir dalam kateori cukuip baik. Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian surat izin perikanan yang tidak tepat waktu, biaya yang tidak sesuai dengan pertauran yang berlaku dan persyaratan yang dinilai nelayan cukup membebankan. . Kata Kunci : Pelayanan, Sederhana, Partisipatif, Akuntabel, Berkelanjutan, Transparansi dan Keadilan