Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Di Kecamatan Mandau Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Larangan Prostisitusi dan Wanita Tuna Susila
| Main Author: | Chairul, Chairul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uir.ac.id/262/1/bab1.pdf http://repository.uir.ac.id/262/2/bab2.pdf http://repository.uir.ac.id/262/3/bab3.pdf http://repository.uir.ac.id/262/4/bab4.pdf http://repository.uir.ac.id/262/5/bab5.pdf http://repository.uir.ac.id/262/6/daftar_pustaka.pdf http://repository.uir.ac.id/262/ |
Daftar Isi:
- Dalam penelitian ini, penulis mengusung persoalan mengenai evaluasi tugas satuan polisi pamong praja Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, terutama dalam hal penyakit masyarakat. Dengan permasalahan terkait maraknya para wanita tunas susila yang berada dekat permukiman masyarakat/penduduk. Dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi tugas satuan polisi pamong praja serta hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya terhadap penegakan Perda no 02 tahun 2002 tentang larangan prostitusi dan wanita tuna susila. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yakni wawancara, observasi serta dokumentasi, yang mana wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan responden yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti kemudian diambil suatu kesimpulan, kemudian observasi merupakan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian serta mendokumentasikan penelitian yang dilakukan. Populasi dalam penelitian ini adalah para wanita tuna susila, para aparatur sipil negara serta tokoh masyarakat. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Mandau tidak efektif, hal ini diketahui bahwa masih lemahnya sanksi hukum yang diterapkan, sarana dan prasarana kurang memadai, tidak adanya standar operasional prosedur dan tidak adanya panti rehabilitasi guna menampung dan membina para wanita tuna susila tersebut. Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 02 tahun 2002 tentang larangan prostitusi dan wanita tuna susila dilator belakangi dengan semakin banyaknya para wanita tuna susila khusunya Kecamatan Mandau sehingga keberadaan mereka telah meresahkan masyarakat dan merusak kenyamanan, ketentraman serta ketertiban. Kata Kunci : Evaluasi, Tugas Satpol PP, penegak Perda