PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) OLEH PENGUSAHA TANPA ADANYA PERJANJIAN KERJA
| Main Author: | SONYA CHERIA FEBRIANI, 02113026 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.narotama.ac.id/457/1/Sonya%20Fulltext.pdf http://repository.narotama.ac.id/457/2/Sonya.pdf http://repository.narotama.ac.id/457/ |
Daftar Isi:
- Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekeja yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, meliputi fungsi pekerja dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesi yang dimiliki dan kewajiban pengusaha membayar upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian kerja sangatlah penting bagi pengusaha dan pekerja, terutama bagi pekerja agar dalam melaksanakan hak dan kewajiban, pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum untuk para pekerja. Metode penelitian yang di ambil oleh penulis adalah penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja adalah kepastian hukum tentang adanya perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK tanpa adanya perjanjian kerja. Perlindungan hukum tersebut dapat ditempuh melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi, yaitu penyelesaian secara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan melalui pengadilan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PHK, Tanpa adanya perjanjian kerja