Cover Image

KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU MELAYU DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT)

Main Authors: Mutolib, Abdul, Yonariza, Yonariza, Mahdi, Mahdi, Ismono, Hanung
Format: Article info eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim , 2016
Subjects:
Konflik agraria
Pluralisme hukum
Alas hak
Tanah ulayat
KPHP
Online Access: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/967
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/967/910
ctrlnum --ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-967
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU MELAYU DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT)</title><title lang="id-ID">KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU MELAYU DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT)</title><creator>Mutolib, Abdul</creator><creator>Yonariza, Yonariza</creator><creator>Mahdi, Mahdi</creator><creator>Ismono, Hanung</creator><subject lang="en-US">Konflik agraria; Pluralisme hukum; Alas hak; Tanah ulayat; KPHP</subject><subject lang="id-ID">Konflik agraria; Pluralisme hukum; Alas hak; Tanah ulayat; KPHP</subject><description lang="en-US">Konflik pengelolaan hutan di Indonesia semakin meningkat jumlahnya. Konflik pengelolaan hutan seringkali disebabkan karena adanya pluralisme hukum antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat adat Suku Melayu dengan pemerintah dan &#xA0;proses terjadinya pelepasan tanah ulayat Suku Melayu di Kesatuan Pemangku Hutan Produksi (KPHP) Model Dharmasraya. &#xA0;Desain penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di KPHP yang berada di Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Konflik agraria yang terjadi di KPHP antara masyarakat adat dengan pemerintah dikarenakan adanya legal pluralism dalam pengakuan hutan, dan 2) Proses pelepasan tanah ulayat terjadi melalui transaksi jual beli yang dikendalikan oleh Datuak penguasa ulayat. Bukti kegiatan jual beli adalah dikeluarkannya &#x201C;alas hak&#x201D; sebagai bukti bahwa tanah ulayat telah dijual. Maraknya kegiatan jual beli tanah ulayat disebabkan harga tanah ulayat yang rendah dan tingginya minat masyarakat berkebun di tanah ulayat Suku Melayu. Diperlukan strategi yang tepat untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan di wilayah KPHP tanpa mengabaikan keberadaan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari hutan.</description><description lang="id-ID">Konflik pengelolaan hutan di Indonesia semakin meningkat jumlahnya. Konflik pengelolaan hutan seringkali disebabkan karena adanya pluralisme hukum antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat adat Suku Melayu dengan pemerintah dan &#xA0;proses terjadinya pelepasan tanah ulayat Suku Melayu di Kesatuan Pemangku Hutan Produksi (KPHP) Model Dharmasraya. &#xA0;Desain penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di KPHP yang berada di Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Konflik agraria yang terjadi di KPHP antara masyarakat adat dengan pemerintah dikarenakan adanya legal pluralism dalam pengakuan hutan, dan 2) Proses pelepasan tanah ulayat terjadi melalui transaksi jual beli yang dikendalikan oleh Datuak penguasa ulayat. Bukti kegiatan jual beli adalah dikeluarkannya &#x201C;alas hak&#x201D; sebagai bukti bahwa tanah ulayat telah dijual. Maraknya kegiatan jual beli tanah ulayat disebabkan harga tanah ulayat yang rendah dan tingginya minat masyarakat berkebun di tanah ulayat Suku Melayu. Diperlukan strategi yang tepat untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan di wilayah KPHP tanpa mengabaikan keberadaan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari hutan.</description><publisher lang="en-US">Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim</publisher><contributor lang="en-US"/><contributor lang="id-ID"/><date>2016-03-04</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>Other:</type><identifier>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/967</identifier><identifier>10.20886/jsek.2015.12.3.213-225</identifier><source lang="en-US">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 213-225</source><source lang="id-ID">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 213-225</source><source>2502-4221</source><source>1979-6013</source><language>eng</language><relation>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/967/910</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2016 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</rights><recordID>--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-967</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
Journal:eJournal
author Mutolib, Abdul
Yonariza, Yonariza
Mahdi, Mahdi
Ismono, Hanung
title KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU MELAYU DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT)
publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
publishDate 2016
topic Konflik agraria
Pluralisme hukum
Alas hak
Tanah ulayat
KPHP
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/967
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/967/910
contents Konflik pengelolaan hutan di Indonesia semakin meningkat jumlahnya. Konflik pengelolaan hutan seringkali disebabkan karena adanya pluralisme hukum antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat adat Suku Melayu dengan pemerintah dan proses terjadinya pelepasan tanah ulayat Suku Melayu di Kesatuan Pemangku Hutan Produksi (KPHP) Model Dharmasraya. Desain penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di KPHP yang berada di Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Konflik agraria yang terjadi di KPHP antara masyarakat adat dengan pemerintah dikarenakan adanya legal pluralism dalam pengakuan hutan, dan 2) Proses pelepasan tanah ulayat terjadi melalui transaksi jual beli yang dikendalikan oleh Datuak penguasa ulayat. Bukti kegiatan jual beli adalah dikeluarkannya “alas hak” sebagai bukti bahwa tanah ulayat telah dijual. Maraknya kegiatan jual beli tanah ulayat disebabkan harga tanah ulayat yang rendah dan tingginya minat masyarakat berkebun di tanah ulayat Suku Melayu. Diperlukan strategi yang tepat untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan di wilayah KPHP tanpa mengabaikan keberadaan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari hutan.
id IOS520.--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-967
institution Badan Litbang Kehutanan
institution_id 104
institution_type library:special
library
library Perpustakaan Badan Litbang Kehutanan
library_id 15
collection JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN
repository_id 520
subject_area Biologi
Ekonomi
city JAKARTA SELATAN
province DKI JAKARTA
repoId IOS520
first_indexed 2016-09-25T11:08:40Z
last_indexed 2016-09-25T11:08:40Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1800764917908766720
score 17.13294

Lihat Juga