Penegakan hukum terhadap pelanggaran Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) oleh nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan
| Main Author: | Irmawati, (NIM. 4011311058) |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ubb.ac.id/346/7/Hal%20Depan.pdf http://repository.ubb.ac.id/346/4/Bab-1.pdf http://repository.ubb.ac.id/346/2/Bab-2.pdf http://repository.ubb.ac.id/346/3/Bab-3.pdf http://repository.ubb.ac.id/346/1/Bab-4.pdf http://repository.ubb.ac.id/346/5/Daftar%20Pustaka.pdf http://repository.ubb.ac.id/346/6/Lampiran.pdf http://repository.ubb.ac.id/346/ |
Daftar Isi:
- Penegakan Hukum terhadap pelanggaran SIPI, SIKPI, dan SIUP merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang melakukan penegakan hukum yaitu penegak hukum yang salah satunya terdiri dari Kepolisian Perairan, TNI AL, serta wewenang pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran SIPI, SIKPI, dan SIUP dan mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran SIPI, SIKPI, SIUP. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh Kepolisian Perairan serta pengawasan oleh Pengawas Perikanan sudah berjalan secara objektif dan sesuai dengan undang-undang. Dan faktor-faktor yang menghambat adalah sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lain seperti sarana prasarana serta anggaran khusus pada instansi Kepolisian Perairan dan Pengawas Perikanan yang belum memadai.