Lihat Juga

• Pertanggungjawaban Pidana FS Sebagai Pengguna Anggaran atas Tindakan Peminjaman Perusahaan Rekanan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  oleh: Putri, Nidya Indah Kusuma
  Terbitan: (2019)
• Pertanggungjawaban Pidana H Selaku Pelaksana Tugas Kepala Kelurahan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  oleh: Seran, Aldi Resa Anuggra
  Terbitan: (2018)
• Analisis hukum terhadap surat edaran jaksa agung no.B-1113/F/FD.1/05- 2010 tentang penanganan perkara pidana korupsi diprioritaskan pada perkara yang bersifat big fish dan still going on ditinjau dari pasal 4 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001
  oleh: Gomgom Damanik, (NIM. 4011411037)
  Terbitan: (2018)
• "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Oknum Pegawai Negeri dan Pelaku Usaha yang Melakukan Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "
  oleh: Tanuwijaya, Christine (1387010)
  Terbitan: (2017)
• Pertanggungjawaban Pidana Samsul sebagai Pelaku Tindak Pidana Penjualan Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  oleh: Sanjaya, Riski
  Terbitan: (2009)