Hegemoni pemerintah terhadap pedagang pasar (Analisis Dominasi Pemerintah Pasca Revitalisasi Pasar Kite Sungailiat Menurut Antonio Gramsci)
Main Author: | Puspita Sari, (NIM. 5011211045) |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | ind |
Terbitan: |
, 2016
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ubb.ac.id/2205/1/COVER.pdf http://repository.ubb.ac.id/2205/2/BAB%20I.pdf http://repository.ubb.ac.id/2205/3/BAB%20II.pdf http://repository.ubb.ac.id/2205/4/BAB%20III.pdf http://repository.ubb.ac.id/2205/5/BAB%20IV.pdf http://repository.ubb.ac.id/2205/6/BAB%20V.pdf http://repository.ubb.ac.id/2205/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.ubb.ac.id/2205/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk-bentuk Hegemoni yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pedagang Pasar Kite Sungailiat pasca revitalisasi pasar. Pengelolaan dan kebijakan pasar didominasi oleh pemerintah yang menyebabkan pedagang harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan di Pasar Kite Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi dan proses yang diteliti. Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan 11 orang informan. Teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu Teori Hegemoni milik Antonio Gramsci. Hegemoni merupakan dominasi atas satu kelas terhadap kelas lain disebabkan secara ideologis dan politis. Hegemoni dilakukan melalui mekanisme konsensus bukan dengan penindasan terhadap kelas sosial lain. Hasil penelitian menunjukkan adanya Hegemoni pemerintah terhadap pedagang pasar. Kekuasaan intelektual yang digunakan oleh pemerintah mampu mempengaruhi kesadaran pedagang untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Pedagang yang merasa dirugikan dengan kebijakan tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Perlawanan pedagang dapat diatasi pemerintah dengan membentuk konsensus antara pemerintah dan pedagang. Konsensus dilakukan untuk mempengaruhi pemikiran pedagang agar mengikuti aturan yang dibuat pemerintah.