Sistem jaminan resi gudang lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
| Main Author: | Asep Hidayat, (NIM. 4011311017) |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ubb.ac.id/2027/1/COVER.pdf http://repository.ubb.ac.id/2027/2/BAB%20I.pdf http://repository.ubb.ac.id/2027/3/BAB%20II.pdf http://repository.ubb.ac.id/2027/4/BAB%20III.pdf http://repository.ubb.ac.id/2027/5/BAB%20IV.pdf http://repository.ubb.ac.id/2027/6/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.ubb.ac.id/2027/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini berlatar belakang masalah pembiayaan retail berbasis sistem resi gudang lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanan pembiayaan retail berbasis Resi Gudang oleh perbankan. Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, dan dengan menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui wawancara narasumber. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Publisitas. Hasil penelitian ini menunjukannya tidak sejalannya antara Regulasi Pemerintah daerah dan Kebijakan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa Pemerintah daerah mensubsidikan dan telah menunjuk 3 bank konvensional, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Sumselbabel, dan Bank BJB, akan tetapi Gubernur ingin bank yang berbasis syariah sebagai pembiaya dalam sistem resi gudang lada di Provinsi Kepulaun Bangka Belitung, sehingga belum optimalnya Sistem Resi Gudang lada ini. Belum ada sanksi yang tegas bagi pihak Perbankan yang tidak ingin mengagunkan Resi Gudang sebagai agunan tunggal, karena telah diatur dalam Pasal 4 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Faktor-faktor kelemahan dalam dalam sistem resi gudang lada adalah tidak sejalannya antara Regulasi Pemerintah Daerah dengan Gubernur, kurangnya perlindungan hukum bagi nasabah, kurangnya pemahaman para petani terhadap sistem Resi Gudang, mutu lada, kurangnya fasilitas pergudangan, dan adanya resistensi dari para tengkulak.