Penerapan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 03 tahun 2017 tentang biaya jasa hukum notaris untuk pendirian perseroan terbatas (PT) terhadap penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota Pangkalpinang
| Main Author: | Siti Damayanti, (NIM. 4011411100) |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ubb.ac.id/2015/1/Halaman%20Depan.pdf http://repository.ubb.ac.id/2015/2/BAB%20I.pdf http://repository.ubb.ac.id/2015/5/BAB%20II.pdf http://repository.ubb.ac.id/2015/6/BAB%20III.pdf http://repository.ubb.ac.id/2015/3/BAB%20IV.pdf http://repository.ubb.ac.id/2015/4/Daftar%20Pustaka.pdf http://repository.ubb.ac.id/2015/ |
Daftar Isi:
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan tarif biaya jasa hukum Notaris untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) terhadap pengusaha UMKM. Pemerintah resmi memangkas prosedur dan persyaratan dalam pendirian PT untuk UMKM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana kesadaran hukum dalam masyarakat dengan menerapkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2017 dalam menjalankan UMKM dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat bagi UMKM yang ingin mengubah diri dalam bentuk Perseroan Terbatas supaya meningkatkan kemudahan berusaha dan memberikan perlindungan hukum pada usaha dan produk serta memberi nilai tambah untuk promosi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berbasis pada ilmu yuridis normatif (peraturan perundangan),secara proporsional menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case study). Originalitas penelitian mengenai bagaimana penerapan aturan terkait biaya jasa hukum notaris untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) bagi UMKM menjadi pertimbangan notaris dan belum banyak diketahui oleh penggiat usaha sehiggga menarik untuk di kaji. Penjelasan tarif jasa berdasarkan modal usaha yang dimiliki pengusaha berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian PT terhadap UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penggiat UMKM belum menerapkan Permenkumham mengenai perubahan bentuk badan usaha menjadi sebuah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan telah ditetapkan tarif jasa hukum Notaris.