Penegakan hukum pidana politik uang (money politics) dalam pemilihan kepala daerah (studi kasus di kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
| Main Author: | Delta Rizky Damayanti, (NIM. 4011411020) |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ubb.ac.id/1988/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf http://repository.ubb.ac.id/1988/2/BAB%20I.pdf http://repository.ubb.ac.id/1988/3/BAB%20II.pdf http://repository.ubb.ac.id/1988/4/BAB%20III.pdf http://repository.ubb.ac.id/1988/5/PENUTUP.pdf http://repository.ubb.ac.id/1988/6/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.ubb.ac.id/1988/ |
Daftar Isi:
- Penegakan hukum pidana politik uang dalam pemilihan kepala daerah merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum dalam mengatasi dan menindaklanjuti setiap peristiwa yang mengandung unsur tindak pidana, seperti perbuatan curang dengan memberikan imbalan kepada masyarakat untuk mempengaruhi suara masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana politik uang dan mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori hukum pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap perkara tindak pidana politik uang yaitu adanya kerjasama dengan instansi lain terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kejaksaan. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa sulitnya pihak Kepolisian dalam membuktikan suatu perkara yang dapat dikatakan tindak pidana politik uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum dibagi berdasarkan faktor hukum atau perundang-undangan, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana.