Evaluasi Kualitas Laporan Keuangan Desa dari Aspek Kompetensi Bendahara Desa dan Pemanfaatan SISKEUDES (Studi Kasus Desa-desa Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah
| Main Author: | Linda Angriyani, (NIM. 3021021008) |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ubb.ac.id/1809/3/COVER.pdf http://repository.ubb.ac.id/1809/1/BAB%20I.pdf http://repository.ubb.ac.id/1809/2/BAB%20II.pdf http://repository.ubb.ac.id/1809/4/BAB%20III.pdf http://repository.ubb.ac.id/1809/5/BAB%20IV.pdf http://repository.ubb.ac.id/1809/6/BAB%20V.pdf http://repository.ubb.ac.id/1809/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.ubb.ac.id/1809/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait dengan kualitas laporan keuangan desa yang diidentifikasi dari aspek kompetensi bendahara desa dan pemanfaatan sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) pada desa-desa di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder sebagai sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan desa-desa di Kecamatan Pangkalan Baru sudah bepedoman pada Permendagri No. 113 taun 2014 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparansi yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja (APBDesa), akan tetapi dilihat dari pencatatan masih belum sesuai sepenuhnya dengan ketentuan yang berlaku. Hambatan utamanya adalah rendahnya kompetensi bendahara desa dalam menjalankan standar laporan keuangan desa, maka diperlukan pembinaan dan pelatihan para bendahara desa, sehingga para bendahara tersebut dapat memahami laporan keungan desa dengan baik secara berkelanjutan. Hambatan selanjutnya dilihat dari aspek sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES), dimana ketidaksiapan kepala desa dan aparatur yang lebih disebabkan karena masalah teknis, misalnya kurang memahami program SISKEUDES.