IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM OLEH DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG
| Main Author: | RINALDI, BENI |
|---|---|
| Format: | Article NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.umrah.ac.id/812/1/KARYA%20ILMIAH.pdf http://repository.umrah.ac.id/812/ |
Daftar Isi:
- Usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM ) berperan sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Karena itu perlu peran aktif dari pemerintah daerah dalam membina dan membimbing UMKM kearah ekonomi yang baik, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga UMKM mampu tumbuh dan berkembang secara wajar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Masih kurangnya peranan dari dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro kota Tanjungpinang, dalam memajukan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi ekonomi yang ada dimasyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keluaran kebijakan, persepsi terhadap dampak, kepatuhan kelompok sasaran, dan revisi kebijakan dalam memajukan UMKM oleh Dinas tenaga kerja, koperasi dan usahamikro kota Tanjungpinang. Berdasarkan konsep teoritis yang dikemukakan wahab (2001:108) mengenai tahap-tahap implementasi dari suatu kebijakan yang dilaksanakan, maka peneliti dapat mengambil sebagai dasar penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini, adalah implementasi kebijakan pengembangan UMKM oleh dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro kota Tanjungpinang, menunjukan kondisi yang belum baik. Terutama jika dilihat dari indikator kepatuhan kelompok sasaran, dampak nyata kebijakan, serta revisi kebijakan. Sedangkan jika dilihat dari indikator keluaran kebijakan dan persepsi terhadap dampak, menunjukkan kondisi yang sudah baik. Saran peneliti sehubungan dengan penelitian ini yaitu, perlunya dinas tenaga kerja, koperasi dan usahamikro kota tanjungpinang untuk lebih aktif lagi melakukan sosialisasi implementasi kebijakan pengembangan UMKM ini, dengan melibatkan masyarakat serta pihak terkait, serta perlunya dibentuk suuatu tim supervisi yang bertugas dalam pengawasan perbaikan revisi terhadap implementasi kebijakan yang dilaksanakan. Kata kunci : kebijakan, implementasi kebijakan, Pengembangan UMKM