KOORDINASI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DENGAN PELINDO 1 DALAM PENGELOLAAN PARKIR PELABUHAN SRI BINTAN PURA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ANGGARAN DAERAH (PAD) 2016
Main Author: | katarina, Katarina Putri Ervina |
---|---|
Format: | Article NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
universitas maritim raja ali haji
, 2018
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.umrah.ac.id/793/1/jurnal%20katarina.pdf http://repository.umrah.ac.id/793/ |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Koordinasi pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan kearah tujuan yang hendak di capai yaitu yang telah ditetapkan menajadi garis-garis besar haluan Negara dan garis-garis besar haluan pembangunan baik untuk tingkat pusat ataupun tingkat daerah, guna menuju kepada sasaran dan tujan itu gerak kegiatan harus ada pengedalian disini adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian karya dengan rencana, program, perintah-perintah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap ketidakmampuan atau penyimpangan.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Koordinasi Pemerintah Kota Tanjungpinang Dengan Pelindo 1 Dalam Pengelolaan Parkir Pelabuhan Sri Bintan Pura Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Koordinasi Pemerintah Kota Tanjungpinang Dengan Pelindo 1 Dalam Pengelolaan Parkir Pelabuhan Sri Bintan Pura Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) 2016 ini peneliti mengambil 5 indikator dari konsep Handayaningrat, Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetisi Partisipan, Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi, Kontinuitas Perencanaan agar dapat mengetahui hasil dari koordinasi Koordinasi Pemerintah Kota Tanjungpinang Dengan Pelindo 1 Dalam Pengelolaan Parkir Pelabuhan Sri Bintan Pura Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) 2016. Hasil dari penelitian ini adalah koordinasi Pemerintah Kota dengan Pelindo 1 masih kurang efektif dalam pengelolaan pajak parkir pelabuhan sri bintan pura dikarenakan kurangnya lahan atau terbatasnya lahan parkir untuk menampung kendaraan baik roda dua ataupun mobil sehingga masih kurangnya Pendapatan Anggaran Daerah yang dipeoleh. Kata Kunci: Koordinasi, Komunikasi dan Partisipan