Criminal Sanctions for Corruption Crimes Based on Perspective Study of Renewal Law and the Relationship with Islamic Criminal Law
| Main Authors: | Wahyuni, Fitri, Ishaq, Ishaq, Irawan, Aris |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/795 https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/795/541 |
Daftar Isi:
- The crime of corruption is an extra ordinary crime that damages the joints of the economy in a country. Therefore, the crime must be given a sanction that creates a deterrent effect so that the act can be minimized. However, in reality the sanctions against corruption crimes that have been drafted at this time in Indonesia need to be reformulated through the reform of criminal law in Indonesia. This study examines the granting of criminal sanctions for perpetrators of corruption according to Islamic Criminal Law in relation to Criminal Law Reform. The research method used is normative legal research, with data sources in the form of secondary data and primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis is in the form of descriptive qualitative. The criminal sanctions for perpetrators of corruption in Indonesia as stipulated in the corruption crime law are only in the form of imprisonment and fines. Thus, there is a need for reform of criminal law, specifically criminal law for corruption. These legal reform efforts sometimes originate from living laws besides Islamic law, including customary law as law that was applicable in Indonesian society before the entry of the Dutch criminal law. Therefore, the renewal of criminal sanctions for perpetrators of corruption crimes is currently a matter that needs to be reformulated considering the current sanctions have not provided a deterrent effect for perpetrators of corruption by reforming the law and incorporating Islamic values into the formulation of these sanctions, especially the values of justice in Islamic criminal law.
- Kejahatan korupsi merupakan sebuah kejahatan yang ektra ordinary crime yang merusak sendi-sendi ekonomi di suatu negara. Oleh karenanya kejahatan tersebut harus diberi sanksi yang menimbulkan efek jera sehingga perbuatan tersebut dapat diminimalisir. Namun dalam kenyataannya sanksi terhadap kejahatan korupsi yang telah disusun saat ini di Indonesia perlu di rumuskan kembali melalui kajian pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi dari Perspektif Hukum Pidana Islam Kaitannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, dengan sumber data berupa data sekunder dan bahan hukum primer dan sekunder. Analisisnya berupa kualitatif deskriptif. Pemberian Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan korupsi yang terdapat di Indonesia pada umumnya hanyalah berupa pidana penjara dan denda termasuk ancaman pidana mati yang ternyata belum memberikan efek jera. Dengan demikian perlu adanya pembaharuan hukum pidana khusus hukum pidana korupsi. Usaha-usaha pembaharuan hukum tersebut juga harus bersumber dari hukum yang hidup yaitu hukum adat dan hukum islam sebagai hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sebelum masuknya hukum Belanda. Dengan demikian, pembaharuan sanksi pidana bagi pelaku korupsi saat ini menjadi hal yang wajib dirumuskan kembali mengingat sanksi tersebut saat ini belum dianggap efektif dalam mencegah dan memberantas pelaku korupsi kendatipun sudah ada sanksi pidana mati. Salah satu upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembaharuan hukum dan menuangkan nilai keadilan dalam hukum pidana Islam kedalam penyusunan sanksi bagi pelaku korupsi yang mengacu pada prinsip keadilan.