TATA KELOLA PENDAYAGUNAAN SDA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI (STUDI KASUS PLTA BENDUNGAN BILI-BILI)
| Main Authors: | Mahida, Masmian, Kusumartono, FX Hermawan, Krisbandono, Adji, Angguniko, Bastin Yungga |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR
, 2017
|
| Online Access: |
http://jurnalsosekpu.pu.go.id/index.php/sosekpu/article/view/105 http://jurnalsosekpu.pu.go.id/index.php/sosekpu/article/view/105/pdf |
Daftar Isi:
- Data Balai Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 bahwa kontribusi energi PLTA melalui 208 bendungan besar di Indonesia yang sudah beroperasi hingga kini kurang lebih 5.833 MW (kapasitas terpasang). Pemerintah saat ini juga telah melakukan assessment terhadap bendungan-bendungan yang potesial untuk dibangun PLTA maupun bendungan yang sudah ada PLTA untuk diektensifikasi kapasitasnya. Langkah ini dilakukan karena berdasarkan analisis pakar di lapangan bahwa tipe bendungan multi fungsi sesungguhnya dapat memberi manfaat besar jika dikelola dengan optimal dalam menyediakan air irigasi, air baku, dan PLTA. Namun, diidentifikasi awal bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya produksi listrik pada bendungan, salah satunya karena permasalahan pola operasi bendungan yang harus mengikuti pola kebutuhan air irigasi dan adanya beberapa peran stakeholder yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor (variabel) utama yang dapat mendorong dalam pemanfaatan infrastruktur bendungan sehingga dapat mendukung ketahanan energi. Dalam hal ini dilakukan analisa terhadap kendala dalam optimalisasi fungsi PLTA pada bendungan eksisting, yakni pada Bendungan Bili-bili sehingga dapat beroperasi sepanjang tahun dengan mempertimbangkan peran para stakeholder yang terkait. Metode penelitian dengan pendekatan analisis pengambilan keputusan menggunakan ISM (Interpretative Structural Modelling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan komitmen pemerintah dalam penyediaan anggaran operasi pemeliharaan bendungan, perlu mempersiapkan SDM aparat SDA yang terampil, keterlibatan dan sinergitas instansi terkait dari hulu-hilir, serta perlunya peran aktif tokoh masyarakat, kepala dinas terkait, masyarakat sekitar bendungan, dan pengelola bendungan.