PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DAERAH TERTINGGAL DITENGAH PANDEMI COVID 19
| Main Author: | Ro'is Alfauzi |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/1522 http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/1522/775 |
Daftar Isi:
- Abstract: village communities in improving the development aspects, and empowering communities in the village. During the outbreak of the COVID 19 virus pandemic, the village minister has a concept of the latest regulation, namely Permendes (village minister regulation) Development of Disadvantaged Areas and Transmigration Number 6 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Village Minister for Disadvantaged Areas and Transmigration Number 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds in 2020 it specifically contains the allocation of village funds as handling of the COVID 19 pandemic and other non-natural disasters, especially in underdeveloped areas or underdeveloped villages, so that the village government in allocating funds can be directly monitored by the community from the level of responsibility and the point of view of its authority.
- Abstrak: Pertanggungjawaban atas Prioritas dana desa yaitu melibatkan pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam peningkatan segi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Ditengah maraknya pandemi virus Covid 19 ini Menteri desa mempunyai konsep regulasi terbaru yaitu Permendes (eraturan menteri desa) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prubahan Perraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 isinya khusus memuat pengalokasian dana desa sebagai penanganan pandemi virus covid 19 dan bencana non alam lainnya, khususnya di daerah tertinggal atau desa tertinggal, sehingga pemerintah desa dalam pengalokasian dana dapat diawasi oleh masyarakat secara langsung dari tingkat pertanggungjawabannya dan dari segi kewenangannya.