Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Kepulauan Aru
| Main Author: | Madubun, M.H. |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/900/1/41527.pdf http://repository.ut.ac.id/900/ |
Daftar Isi:
- Kebijakan Raskin di Kabupaten Kepulauan Aru berjalan sesuai dengan sasaran program dan pada kenyataannya implementasi kebijakan Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan, karena tergantung kondisi daerah dan masyarakat setempat. Masalah yang kemp terjadi yaitu keterlambatan distribusi beras dari Bulog ke Satuan Kerja (SATKER) Raskin Kabupaten. Masalah yang lain adalah keterlambatan kepala desa untuk memasukan laporan pertanggung jawaban sehingga penyaluran Raskin sering tertunda. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyaluran Beras Keluarga Miskin dan mencoba melihat/menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyaluran Raskin di Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori Edward III yaitu mencoba menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jalannya Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan berpatokan kepada 4 (empat) aspek antara lain Aspek Komunikasi, Aspek Sumber Daya, Aspek Disposisi/Perilaku dan Aspek Struktur Birokarasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitaian adalah deskritif analisis artinya penelitian yang menggambarkan secara keseluruhan dari objek yang diteliti dalam batas-batas tertentu untuk mengetahui kualitas objek yang di teliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi atau pengamatan langsung di lapangan, dan Dokumentasi. Hasil analisis menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dilaksanakan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Jutlak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin Kabupaten Kepualauan Am yang dibuat dengan berpedoman pada Pedoman Umum Raskin Pusat. Kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah dalam penyaluran raskin di Kabupaten Kepulauan Aru lebih banyak menggunakan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kearifan lokal atau kebijakan lokal serta dipengaruhi oleh faktor komunikasi, disposisi/perilaku, sumber daya dan struktur birokrasi yang baik.