Efektivitas Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1) ada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau

Main Author: Ramlah,
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2019
Subjects:
TQM
Online Access: http://repository.ut.ac.id/8729/1/43843.pdf
http://repository.ut.ac.id/8729/
http://repository.ut.ac.id
Daftar Isi:
  • Pelayanan kartu pencari kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau berdasarkan pengamatan awal adalah kurang efektif, sehingga tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi melalui penyediaan pelayanan kartu pencari kerja belum secara optimal diwujudkan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori penelitian kualitatif yang didasar dengan tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas pelayanan kartu kuning pad.a Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode analisa kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan kartu pencari kerja (AK-I) yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau telah dilaksanakan dengan baik. Pelayanan telah dilaksanakan secara efektif dengan pencapaian hasil sesuai dengan rencana clan target yang sudah ditetapkan. Faktor - faktor yang menghambat dalam pelayanan kartu pencari kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau terdiri dari keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia. Penurunan APBD Kabupaten Malinau yang berdampak terhadap penurunan anggaran. Keterbatasan PNS sebagai pelayan publik secara kuantitas dan kualitas juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan pelayanan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi dengan melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran, meningkatkan kapasitas PNS melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, pengajuan penambahan formasi pengadaan PNS dan melakukan rekrutmen tenaga honorer sebagai upaya untuk menjamin pelayanan yang optimal bagi masyarakat