Analisis Pemolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi
| Main Author: | Asril, |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/8443/1/43555.pdf http://repository.ut.ac.id/8443/ |
Daftar Isi:
- Sebagai pengemban fungsi Pemolisian Masyarakat yang berada di tingkat Kelurahan/Desa adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari merupakan institusi pelaksana kebijakan pemolisian masyarakat sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 03 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Sebagaimana tujuan dari penelitian menganalisis kebijakan Pemolisian Masyarakat yang berada di wilayah hukum Polresta Jambi. Analisis kebijakan Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi difokuskan pada faktor-faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penerapan Kebijakan Pemolisian Masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Jambi. Hasil penelitian memberikan masukan dalam rangka perkembangan Kebijakan Pemolisian Masyarakat lebih optimal di wilayah hukum Polresta Jambi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali persepsi dan pandangan masyarakat terkait dengan peran Bhabinkamtibmas. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara kepada 10 ( sepuluh ) informan yang diambil secara acak mewakili Kecamatan, Kelurahan yang ada di Kota Jambi meliputi Lorah, Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda/LSM. Penelitian mendapatkan temuan beberapa hal, meliputi secara kelembagaan masih banyak kelurahan yang belum terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ( FKPM ), Pos Kamling yang telah dibangun tapi masih kosong tidak ada kegiatan, Kemitraan dengan masyarakat belum terjalin dengan baik, masih ada Bhabinkamtibmas yang belum memahami tugas-tugasnya di lapangan sehingga pelaksanaan tugas belum berjalan sebagaimana mestinya.