Implementasi Kebijakan Dana Kampung Terhadap Pembangunan Kampung (Studi Kasus Pada Kampung Asai Distrik Windesi Periode 2015-2016)
| Main Author: | Pongratte, Aser |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/8272/1/43140.pdf http://repository.ut.ac.id/8272/ |
Daftar Isi:
- Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menganalisis implementasi kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik Windesi. Tujuan yang ke 2) adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik Windesi. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Instrumen penelitian berbentuk panduan wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi dari key informant, yaitu kepala Kampung, bendahara, Ketua Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung), sekretaris distrik Windesi, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, dan pendamping P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Kepulauan Yapen. Analisis data menggunakan teknik deskriptif induktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai dinilai telah terealisasi dengan baik Sebanyak 53,84% dari Dana Kampung digunakan untuk operasional aparatur kampung, sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai adalah (a) adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur, serta telah disosialisasikan dengan baik, (b) tersedianya sumber daya, terutama permodalan dan sarana prasarana, sedangkan dari sisi SDM masih membutuhkan banyak perbaikan, utamanya dalam masalah LPJ (c) terjalin kerjasama yang baik antar organisasi pemerintahan, (d) agen pelaksana yang kurang konsisten dan berpotensi untuk melakukan penyelewengan jika tidak diawasi dengan baik, (e) kondisi sosial dan politik yang saling mendukung, dan (f) disposisi implementator yang sangat baik dan pemahaman positif tentang urgensi dana kampung.