Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana (KKB)Di Kabupaten Klaten
| Main Author: | Yuniarso, Muhammad |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/8162/1/43356.pdf http://repository.ut.ac.id/8162/ |
Daftar Isi:
- Indikator keberhasilan program KKB di kabupaten Klaten dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan stagnasi bahkan penurunan, antara lain terlihat dari tingkat pemakaian kontrasepsi!Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Total Fertility Rate (TFR). Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh kader IMP yang belum dapat menjalankan perannya secara optimal. Penelitian Peran IMP dalam Program KKB di Kabupaten Klaten ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran kader IMP serta kendala yang dihadapi dalam mengelola program KKB di kabupaten Klaten sesuai dengan perannya. Fokus dalam penelitian adalah peran kader IMP dalam program KKB dengan mengambil lokasi di kecamatan Kemalang dan Klaten Utara. Desain penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang terdiri kader IMP,kepala seksi Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan Dissos P3AKB kabupaten Klaten, penyuluh KB, dan warga masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukk:an bahwa ditinjau dari 3 (tiga) aspek yang terdiri dari norma-norma,kemampuan, dan kepentingan maka peran pertemuan, KIE dan konseling,pelayanan kegiatan, dan kemandirian sudah dapat dilakukan kader IMP meskipun belum optimal. Peran pengorganisasian hanya dilakukan oleh kader PPKBD yaitu sebagai koordinator kader di bawahnya. Peran pendataan pemetaan dan pencatatan dapat dilakukan oleh kader IMP namun belum ditindaklanjuti dengan pemanfaatan hasilnya, demikian juga dalam hal pencatatan dan pelaporan secara baku. Beberapa kendala yang dihadapi oleh para kader IMP bermuara pada kekurangan dalam hal : jumlah penyuluh KB, alokasi anggaran program KKB dari pemerintah, kemitraan dengan program pemberdayaan masyarakat, jumlah kader kelompok kegiatan (poktan), serta kualifikasi dan kompetensi kader IMP sehingga perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan untuk mengatasinya.