Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah di Puskesmas Perkotaan Kabupaten Berau
| Main Author: | Suhartini, |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/7523/1/43090.pdf http://repository.ut.ac.id/7523/ |
Daftar Isi:
- Implementasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 di puskesmas perkotaan Kabupaten Berau masih banyak mengalami kendala, antara lain rendahnya pemanfaatan dana kapitasi JKN puskesmas perkotaan (tahun 2014-2015 rata-rata 51.63%). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengambarkan dan mendeskripsikan implementasi serta faktor pendorong dan penghambat kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingk.at pertama milik pemerintah daerah di puskesmas perkotaan Kabupaten Berau dengan menggunakan teori Edward III. Peneiitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif di puskesmas perkotaan yaitu puskesmas Tanjung Redeb ( puskesmas tanpa rawat inap ). Informan Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Jaminan Kesehatan, Kepala Puskesmas,Bendahara JKN, Staf Puskesmas, Staf Pustu, Kepala opearasional BPJS Kabupaten Berau dan Peserta JKN. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dokumentasi studi. Analisa data menggunakan model interaktif oleh Huberman dan Miles. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa implementasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pada puskesmas perkotaan di Kabupaten Berau belum optimal. Pengelolaaan dan pemanfaa!an dana kapitasi JKN khususnya untuk pengadaan obat, alat kesehatan dan BMHP masih rendah. Faktor-faktor pendukung dan penghambat meliputi komunikasi sudah dilaksanakan namun masih ditemukan adanya ketidak jelasan dan konsistensi. Sumber daya yang ada di puskesmas meliputi Staaf, kewenangan, informasi dan fasilitas masih kurang. Disposisi (sikap ) implementor di puskesmas Tanjung Redeb negatif.