Analisis Akuntabilitas Kebijakan Anggaran Daerah Di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
| Main Author: | Aisyah, Siti |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/7416/1/43123-.pdf http://repository.ut.ac.id/7416/ |
Daftar Isi:
- Kajian tentang akuntabilitas merupakan isu yang penting dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Dalam kerangka negara demokrasi,akuntabilitas berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Analisis akuntabilitas kebijakan anggaran berkaitan dengan kemampuan penyelenggara pemerintahan dalam menjawab dan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana kinerja pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dibiayai dari uang yang bersumber dari rakyat, dilaksanakan dengan adil dan berlandaskan kepada etika. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akuntabilitas kebijakan anggaran daerah di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pertanyaan penelitian mencakup tentang akuntabilitas kinerja kebijakan anggaran daerah, bagaimana pencapaian akuntabilitas yang ditinjau dari aspek dan tipe akuntabilitas, serta strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan akuntabilitas di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data penelitian dibatasi pada data yang berkaitan dengan alokasi belanja langsung tahun 2011-2016. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang terkait dengan permasalahan penelitian dan pengumpulan data skunder yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini menemukan Model Local Government Scorecard (LGSC), pencapaian akuntabilitas, dan strategi yang diperlukan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Implikasi teoritis dari temuan penelitian tersebut terhadap pengembangan ilmu pemerintahan adalah pentingnya mengembangkan konsep kinerja pemerintahan yang seimbang,penegakan moral dan etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan bertindak dalam pemerintahan, serta keterbukaan dan partisipasi dalam pemerintahan.