Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan Oleh UPT Pos Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (Studi Permen KP No. 45 Tahun 2014 Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan)
| Main Author: | Jamaluddin, |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/7331/1/42861.pdf http://repository.ut.ac.id/7331/ |
Daftar Isi:
- Aspek pengelolaan kekayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Indonesia perlu dijaga aspek perlindungan lingkungan hidupnya yang akan berdampak pada kesinambungannya di masa yang akan datang. Kegiatan yang bersifat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dapat merusak lingkungan. Pencegahannya dapat dilakukan, salah satunya adalah Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Instrumen penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan penelitian Lapangan yang meliputi wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik agar penyajian data tersebut dapat lebih bermakna dan mudah dipahami dengan melalui beberapa tahap yaitu : tahap pengumpulan data mentah, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penyimpulan akhir. Lokasi penelitian di UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sebatik-Nunukan di Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan. Hasil yang ditemui yaitu pelaksanaan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan telah berjalan baik sesuai dengan SOP, namun masih bisa ditingkatkan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi Implementasi tersebut di lapangan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Faktor pendukung utama terdiri dari faktor komunikasi yang terjalin sangat baik dan maksimal yang diiringi dengan sikap disposisi implementor yang mendukung kebijakan tersebut. Sedangkan faktor penghambat yaitu keterbatasan sumber daya manusia, alokasi dana yang kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai, struktur birokrasi yang rendah. Rekomendasi untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan adalah peningkatan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta peningkatan level struktur birokrasi.