Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Study Kasus Pelayanan IMB Pada Badan Perizinan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau)
| Main Author: | Salawati, Aida |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/733/1/41439.pdf http://repository.ut.ac.id/733/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik pada pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) Pada Badan Perizinan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Hal yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah Badan Perizinan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sebagai organisasi publik belum mampu memberikan pelayanan secara efektif dalam arti mampu memberikan pelayanan yang transparan, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban terhadap kepentingan masyarakat terutama dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana masih terdapat benturan dalam proses penyelesaian perizinan khususnya ketepatan waktu yang sudah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana belum sepenuhnya dipatuhi, kadang bisa lebih cepat atau lebih lambat karena masih tergantung pada komitment SKPD teknis lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penulisan yang mengambarkan keadaan yang sebenamya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenamya pada saat penelitian langsung. Dengan demikian maka penelitian ini akan mencoba menjabarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan proses pelayanan izin mendirikan (IMB) pada Badan Perizinan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana analisis yang telah dilakukan berdasarkan wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan izin mendirikan (IMB) pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir belum memadai karena masih ada kendala proses pelayanan keterkaitannya dengan transparan, akuntabiIitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban.