Implementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (Studi Kasus lmplementasi Hasil dan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011 - 2015)
Main Author: | Ridwan, Ridwan |
---|---|
Format: | Thesis PeerReviewed Book |
Bahasa: | ind |
Terbitan: |
Universitas Terbuka
, 2016
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/6637/1/42178.pdf http://repository.ut.ac.id/6637/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Hasil dan efektivitas pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bungo Tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah infonnan. Akurasi hasil penelitian tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu, infonnan harus mengetahui secara detail proses perencanaan pembangunan daerah tennasuk proses Musrenbang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penentuan infonnan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga belas orang yang berasal dari Bappeda Kabupaten Bungo, DRPD Kabupaten Bungo, Akademisi perguruan tinggi di Kabupaten Bungo, Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bungo dan tokoh masyarakat. Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini bahwa lmplementasi Hasil Musrenbang Kabupaten Bungo memang bclum tcrlaksana sebagaimana mestinya karena Hasil Musrenbang yang tidak scjalan atau tennuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Hasil musrenbang yang disepakati bersama belum semuanya di implementasikan dalam RKPD sehingga tidak dapat diimplemtasikan dalam bentuk kegiatan atau program pembangunan yang dimiliki SKPD. Efektivitas pe1aksanaan Musrenbang Kabupaten Bungo, juga belum berjalan dengan baik karena hasilnya belum maksimal diakomodasi dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah.