Pemanfaatan e-Goverment oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Main Author: Asmidi, Asmidi
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2010
Subjects:
Online Access: http://repository.ut.ac.id/53/1/40315.pdf
http://repository.ut.ac.id/53/
Daftar Isi:
  • Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan e-Government oleh Pemerintah Kabupaten Sintang serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan e-Government oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian atau unit analisis dalam penelitian ini adalah: seluruh pegawai yang bertugas pada Bagian Sante} Dan PDE serta para operator komputer/e-government pada badan/dinas instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang sebanyak 25 orang. Selain itu, sebagai sumber informasi tambahan dalam penelitian ini, adalah: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kepala Bappeda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Dari hasil penelitian, aspek Pemanfaatan e-Government dapat disimpulkan sebagai berikut: Bentuk pelayanan Pemanfaatan e-Government berdasarkan Fungsi Pemerintahan meliputi fungsi: pelayanan, administrasi, legislasi, pembangunan, keuangan dan kepegawaian. Bentuk Pemanfaatan £Government Berdasarkan Fungsi Pelayanan, Fungsi administrasi dan managemen, Fungsi legislasi, Fungsi pembangunan, Fungsi Keuangan dan Fungsi Kepegawaian belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal. Stakeholders Yang Memanfaatkan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Instansi pemerintah, Kecamatan, Desa Kelurahan, masyarakat, dunia usaham pers, LSM/Ngo's, dan ormas. Akses Pemanfaatan e-Government. Berdasarkan Fungsi Pelayanan cukup sulit. Akses Pemanfaatan e-Government. Berdasarkan Fungsi Adminsitrasi dan managemen cukup mudah dilakukan. Akses Pemanfaatan e-Government Berdasarkan Fungsi legislasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang cukup mudah dilakukan. Akses Pemanfaatan e-Government Berdasarkan Fungsi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sangat sulit dilakukan. Akses Pemanfaatan e-Government Berdasarkan Fungsi keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sangat sulit dilakukan. Akses Pemanfaatan e-Government Berdasarkan Fungsi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sangat sulit dilakukan. Intensitas Pemanfaatan £-Government Berdasarkan Fungsi Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang masih jarang dilakukan. Intensitas Pemanfaatan e-Government Berdasarkan Fungsi administrasi dan managemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang masih jarang dilakukan. Intensitas Pemanfaatan e-Government Berdasarkan Fungsi legislasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang masih jarang dilakukan. Intensitas Pemanfaatan e-Government Berdasarkan Fungsi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tidak pemah dilakukan. Intensitas Pemanfaatan e-Government Berdasarkan Fungsi keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tidak pernah dilakukan. Intensitas Pemanfaatan e-Government Berdasarkan Fungsi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tidak pernah dilakukan. Berdasarkan aspek Faktor-aktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan e-Government Oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dapat disimpulkan sebagai berikut: Kornitrnen Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang cukup tinggi dalam memanfaatkan e-Government. Sesuai dengan Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, Bupati diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terdapat di jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, baik dalam memasang jaringan, mengoperasikannya maupun dalam memelihara fasilitas e-government yang tersedia. Terbatasnya anggaran bagi pengadaan peralatan penunjang fasilitas e-government. Hal ini disebabkan dana yang tersedia lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan lainnya yang memang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sintang yaitu sektor transportasi, pendidikan dan kesehatan. Memperhatikan pemanfataan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemafaatan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana diungkapkan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (PNS)yang terdapat di jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang dalam memasang jaringan, mengoperasikan serta memelihara fasilitas e-Government perlu dilakukan pendidikan dan latihan secara kontinyu terhadap PNS yang ada. Selain itu, dapat dilakukan juga dengan mengirimkan atau menyekolahkan PNS khusus untuk menangani fasilitas e-Government tersebut. Pada masa-masa mendatang anggaran bagi pengadaan peralatan penunjang fasilitas e-Government dapat terus ditingkatkan mengingat arti penting e-Government itu sendiri dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.