Studi Tentang Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
| Main Author: | Prasetyo, Sigit |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/362/1/41749.pdf http://repository.ut.ac.id/362/ |
Daftar Isi:
- Perkembangan fungsi legislasi DPRD tidak berjalan dengan lancar,termasuk juga di DPRD Kabupaten Yalimo. DPRD masih dalam posisi yang lemah bila dibandingkan dengan pihak eksekutif dalam hal pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah, dan hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan fokus penelitian sebagai berikut, 1. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, meliputi mekanisme/proses fungsi legislasi, hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan aktor yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah, 2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Yalimo dalam Pembentukan Peraturan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan peraturan daerah, mulai dari tahap perencanaan sampai penyebarluasan Perda tersebut belum terlaksana dengan baik,karena dalarn pembentukan peraturan daerah yang merancang raperdanya didominasi oleh pihak eksekutif dan raperda-raperda yang diajukan dan dilakukan pembahasan tersebut tidak didasarkan pada prolegda. Hubungan antara DPRD dan Eksekutif dalam pembentukan Perda diwujudkan dengan kegiatan interaksi dan negosiasi dalam rapat pembahasan raperda. Sedangkan aktor yang terlib~.t dalam Pembentukan Peraturan Daerah antara lain: DPRD, Pemerintah Daerah, masyarakat,kelompok kepentingan dan akademisi. Hambatan yang dialami DPRD Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD terkait dengan pembentukan peraturan daerah, antara lain: kurang memiliki keahlian dalam penyusunan peraturan daerah, Peraturan pelaksana perundang-undangan yang belum lengkap dan kualitas SDM anggota DPRD yang masih kalah dengan kualitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Saran yang diberikan peneliti yakni: sebaiknya DPRD menyusun prolegda, perlu diadakan workshop dan lokakarya tentang teknik Legislative drafting, perekrutan calon anggota Dewan didasarkan pada kualitas dan latar belakang pendidikan formal, pacta saat proses pembahasan raperda juga melibatkan dari perwakilan masyarakat sipil, lebih sering melakukan hearing dengan masyarakat atau pihak kampus.