Tipologi Tata Kelola Penegakan Sanksi Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Tabanan Dalam Perspektif Governance
| Main Author: | Erviantono, Tedi |
|---|---|
| Format: | Proceeding PeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/3583/1/fisip2015_30_tedie.pdf http://repository.ut.ac.id/3583/ |
Daftar Isi:
- Salah satu dampak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah membanjirnya sektor usaha jasa dan kalangan tenaga kerja pendatang asing khususnya di sektor pariwisata, tidak terkecuali di Pulau Bali. Kabupaten Tabanan sebagai destinasi utama pariwisata di Bali,juga mengalami dampak ini, sehingga diperlukan upaya penertiban melalui instrumen pengelolaan penegakan sanksi peraturan daerah yang dilaksanakan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tabanan. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini menyajikan temuan bahwa intensitas pelanggaran penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tabanan yang tertinggi adalah jenis pelanggaran penyelenggaran administrasi kependudukan, yaitu kepemilikan kartu identitas musiman (KIPEM) oleh penduduk pendatang asing, disusul pelanggaran perijinan usaha. Pada proses pengelolaan pelanggaran ini Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan menerapkan prinsip governance, khususnya aspek keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Pada aspek keadilan tercermin pada penerapan mekanisme penegakan Perda melalui tahapan yang diberlakukan sama atas semua jenis pelanggaran. Aspek akuntabilitas teraktualisasi melalui penanganan pelanggaran Peraturan Daerah secara lintas sektor serta monitoring periodik dengan kepala desa. Pelaksanaan aspek transparansi teraktualisasi pada tindakan pelaporan pertanggungjawaban disertai dokumentasi foto penindakan yang dapat diakses publik.