Reklamasi Pantai Dalam Hubungannya Dengan Pendaftaran Tanah
| Main Authors: | HASMONEL, HASMONEL, WAHYUNI, PURWANINGDYAH MURTI, NURHAYATI, RATNA |
|---|---|
| Format: | Monograph NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Universitas Terbuka
, 2001
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/2855/1/81119.pdf http://repository.ut.ac.id/2855/ |
Daftar Isi:
- Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah seharusnya pelaksanaan reklamasi pantai untuk keperluan pembangunan dalam hubungannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, prosedur perizinan jika ingin mengadakan reklamasi pantai dan faktor-faktor yang menjadi penghambat reklamasi pantai. Alat pengumpulan data adalah dengan menggunakan pedoman wawancara dan perpustakaan/dokumentasi. Data yang terkumpul baik melalui wawancara maupun berasal dari dokumen diperiksa kembali kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain kemudian disistematisir sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan tanah hasil reklamasi pantai untuk pembangunan sangat tergantung pada legalitas prosedur, permohonan perizinan penyelenggaraan reklamasi. Pelaksanaan pendaftaran tanah hasil reklamasi pantai dikelompokkan dalam jenis pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu harus dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak, pembukuan dan penerbitan sertifikat. Prosedur perizinan penyelenggaraan reklamasi pantai dapat dikategorikan dalam persyaratan yang sederhana sebab hanya cukup meminta izin atau mengajukan permohonan kepada Gubernur. Namun demikian penyelenggaraan reklamasi pantai harus melalui proses/tahapan-tahapan yang secara yuridis administratif wajib ditempuh. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, dan pengelolaan hasil reklamasi. Faktor yang menjadi penghambat terlaksananya reklamasi pantai antara lain koordinasi antar instansi, aturan yang belum jelas, berbenturannya beberapa kepentingan sehingga membutuhkan dana yang cukup besar.