Implementasi Kebijakan Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Lintas Daerah (Study Kasus: Kantor Bersama Samsat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)
Main Author: | Deni, Lisma |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2014
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/269/1/41988.pdf http://repository.ut.ac.id/269/ |
Daftar Isi:
- Dari beberapa jenis pajak yang dipungut oleh daerah, penerimaan pajak yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh adalah jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Khusus untuk Kabupaten Aceh Selatan sendiri masih memiliki peluang potensi penerimaan sektor PKB dan BBNKB yang sangat besar dengan melihat sisi geografisnya. Sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) peneliti melihat masih terdapat banyak objek PKB yang belum tergarap secara optimal, antara lain kendaraan bermotor yang masih menggunakan Nom or Polisi (Nopol) luar atau plat bukan BL-T yang lalu lalang di jalan raya dan kepemilikan kendaraan tersebut adalah warga masyarakat Aceh Selatarn. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB pada Kantor Samsat Tapaktuan dan tingkat penerimaan PKB dan BBNKB. Juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB pada Kantor Samsat Tapaktuan. Kerangka pikir atau model analisis yang akan dilakukan dalam mengkaji strategi peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB di Kabupaten Aceh Selatan. adalah melalui analisa SWOT terhadap upaya peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kondisi realisasi penerimaan PKB dan BBNKB pada kantor SAMSA T Tapaktuan Aceh Selatan masih cukup berpeluang untuk ditingkatkan secara signifikan, proporsional dan realistis pada tahun-tahun mendatang. Hal ini didasari pada realita di lapangan bahwa lalu lalang kendaraan roda 4 non BL masih sangat dominan, sehingga dari mutasi kendaraan non BL masih punya peluang yang cukup besar untuk menambah obyek PKB, selain dari mutasi kendaraan luar maka sisi tunggakan PKB juga masih bisa diperkecil.