Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Main Author: Bahairi, Bahairi
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2011
Subjects:
Online Access: http://repository.ut.ac.id/1753/1/40654.pdf
http://repository.ut.ac.id/1753/
Daftar Isi:
  • Latar belakang penelitian ini adalah belum maksimalnya fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun 10 tahun terakhir adalah Wajar Dengan Pengeculian (qualified opinion). Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) sebagai pengemban fungsi ordonancering merupakan jabatan yang strategis dan sangat menentukan baik buruknya penatausahaan keuangan di tingkat SKPD. Penyiapan kompetensi pejabat yang akan ditunjuk/diangkat sebagai PPK SKPD menjadi sangat penting dan mendesak untuk menuju ke arah tata kelola keuangan daerah yang baik berdasarkan kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) dari BPK RI. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research) dengan tujuan menjelaskan hubungan kausal antara kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung dan motivasi terhadap kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) melalui pengujian hipotesis. Subjek penelitian adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan prosedur penelitian sensus. Analisis hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda antara faktor kualitas sumberdaya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan motivasi terhadap kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan bahwa semua faktor tersebut mempengaruhi kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD). Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung dari masingmasing faktor penelitian yang lebih besar dari t tabel. Sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa faktor kualitas sumber daya manusia, sarana pendukung, komunikasi dan motivasi mempengaruhi kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.