Determinasi Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Dari Beberapa Komponen Pendapatan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timor)
| Main Author: | Haranto, Skripsa |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ut.ac.id/108/1/41699.pdf http://repository.ut.ac.id/108/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinasi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah dari Komponen Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan menggunakan data yang di perolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 sampai dengan 2013 pada 14 Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi secara simultan atau bersama - sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah, kemudian secara parsial hasil penelitian menunjukan bahwa hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berpengaruh signifkan terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah sedangkan untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah (BD). Hasil penelitian ini mendukung teori konsumsi dari Keynes (1936) yang menyatakan semakin besar pendapatan maka semakin besar pula pengeluaran. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hamdani (2014) dalam hal pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah namum penelitian ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah serta terjadinya fenomena flypaper effect yaitu sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur merespon belanja daerahnya lebih besar menggunakan dana perimbangan dalam hal ini Dana Bagi Hasil (DBH) daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerahnya.