Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing Studi Empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Pemerintah Kota serta Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta
| Main Authors: | Dianingsih, Diah Hapsari; Program Studi Akuntansi Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta, Pratolo, Suryo; Program Studi Akuntansi Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/7675 https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/7675/4773 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris determinan whistleblowing yang terdiri dari tingkat keseriusan kecurangan, self efficacy, dukungan organisasi dan locus of commitmentsebagai variabel intervening. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota sertaKabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.Sampel dalam penelitian ini yaitu Auditor BPK-RI perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sertaBadan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 4 Kabupaten dan 1 Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan instrumen berupa kuesioner. Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 120 kuesioner denganhasil 90 kuesioner dinyatakan sempurna dan dapat diolah. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 22.0.Data diproses dengan menggunakan path analysisyang menunjukanhasil bahwa tingkat keseriusan kecurangan, self efficacydan dukungan organisasi tidak berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan tindakan whistleblowingdengan locus of commitmentsebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini diharapkandapat menjadi bahan pertimbangan untuk membangun sistem whistleblowingyang lebih efektif khususnya bagi organisasi sektor publik.