Kritik konstruktif terhadap alat bukti dalam isbat nikah
| Main Author: | Najmuddin, Najmuddin |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1941/1/Najmuddin%20-17014060%20FILE%201.pdf http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1941/2/Najmuddin-%2017014060%20FILE%20%202.pdf http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1941/3/Najmuddin-%2017014060%20FILE%203.pdf http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1941/ |
| ctrlnum |
1941 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1941/</relation><title>Kritik konstruktif terhadap alat bukti dalam isbat nikah</title><creator>Najmuddin, Najmuddin</creator><subject>18012801 Pernikahan (Secara Umum)</subject><description>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses isbat nikah di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pemohon isbat nikah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Reseach atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan menggunakan literatur sebagai bahan. Bahan dimaksud baik berupa Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Tesis, jurnal dan beberapa hasil penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan sumber bacaan lainnya. Secara lebih spesifik penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. 

Dari penelitian ini diketahui bahwa proses dan aturan pelaksanaan isbat nikah terdapat pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Tatacara dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu dan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2,ayat 3 dan ayat 4. 

Dari sejumlah aturan yang disebutkan di atas, tidak ada satupun yang mengatur dengan rinci mengenai isbat nikah sehingga aturan-aturan tersebut masih multi tafsir. Kemudian pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam yang hanya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 masih diperdebatkan karena Instruksi Presiden (Inpres) tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan saat ini. Karenanya, selain diperlukan aturan yang jelas juga perlu adanya payung hukum terhadap isbat nikah.

Kemudian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pemohon isbat nikah berupa kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah, telah terjadi pelanggaraan terhadap Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, terhadap proses dan alat bukti yang digunakan dalam isbat nikah perlu analisis dan kritik yang konstruktif sebagai umpan balik yang mendatangkan nilai positif.

ABSTRACT

Marriage isbat is a decision on marriage a man with a woman as husband and wife where the marriage have been done but still not recorded by authorized officials. The rule of implementation marriage isbat contained on Book II Guide Implementation Duty and Administration Religious Courts, Circular Letter Supreme Court No.3 Year 2004 About Procedures and Invsetigation Case Voluntair Marriage Isbat in Integrated Services and Islamic Law Compilation Section 7 Subsection 2, 3 adn 4.

From some rules that mention above, there is no one arrange on detail about marriage isbat so that rules still has many meaning. Indeed rule about marraige isbatwhich more detail contained on Islamic Law Compilation, but the implemenation Islamic Law Compilation only based on Presidential Instructions No 1 Year 1991. While the Presidential Instructions not included on sequences constitutionsl this time. Hence, always need clear rules and legal protection toward marriage isbat so in implementation marriage isbat not appearing abuse of law caused by law emptiness.

Then toward evidence that proposed by requester marriage isbatlike family card that released by Population and Civil Registration Agency and certificate of marriage that released by Village Chief, preseumable that happen a violation toward Act No 24 Year 2013 about Population Administration, Act No. 1 Year 1974 about Marriage and included on violation on Islamic Law Compilation which become foundation of implemenation marriage isbat. Toward process and evidence that used in marriage isbatneeded constructive crticism as feedback for positive value.

In this research, the researcher used library research. Library research is a research which used library as material. Materials like legislation, Government Regulation, Thesis, Journal and some marriage isbat from Kuala Kapuas Religious Courts and other sources. Specifically this research can be categorized as Normative Law Research. Normative Law Research is a law research that done by examine library material. Normative Law Research.</description><date>2019-05-24</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1941/1/Najmuddin%20-17014060%20FILE%201.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1941/2/Najmuddin-%2017014060%20FILE%20%202.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1941/3/Najmuddin-%2017014060%20FILE%203.pdf</identifier><identifier> Najmuddin, Najmuddin (2019) Kritik konstruktif terhadap alat bukti dalam isbat nikah. Masters thesis, IAIN Palangka Raya. </identifier><recordID>1941</recordID></dc>
|
| language |
eng |
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book |
| author |
Najmuddin, Najmuddin |
| title |
Kritik konstruktif terhadap alat bukti dalam isbat nikah |
| publishDate |
2019 |
| isbn |
9782017014065 |
| topic |
18012801 Pernikahan (Secara Umum) |
| url |
http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1941/1/Najmuddin%20-17014060%20FILE%201.pdf http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1941/2/Najmuddin-%2017014060%20FILE%20%202.pdf http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1941/3/Najmuddin-%2017014060%20FILE%203.pdf http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1941/ |
| contents |
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses isbat nikah di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pemohon isbat nikah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Reseach atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan menggunakan literatur sebagai bahan. Bahan dimaksud baik berupa Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Tesis, jurnal dan beberapa hasil penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan sumber bacaan lainnya. Secara lebih spesifik penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan.
Dari penelitian ini diketahui bahwa proses dan aturan pelaksanaan isbat nikah terdapat pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Tatacara dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu dan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2,ayat 3 dan ayat 4.
Dari sejumlah aturan yang disebutkan di atas, tidak ada satupun yang mengatur dengan rinci mengenai isbat nikah sehingga aturan-aturan tersebut masih multi tafsir. Kemudian pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam yang hanya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 masih diperdebatkan karena Instruksi Presiden (Inpres) tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan saat ini. Karenanya, selain diperlukan aturan yang jelas juga perlu adanya payung hukum terhadap isbat nikah.
Kemudian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pemohon isbat nikah berupa kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah, telah terjadi pelanggaraan terhadap Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, terhadap proses dan alat bukti yang digunakan dalam isbat nikah perlu analisis dan kritik yang konstruktif sebagai umpan balik yang mendatangkan nilai positif.
ABSTRACT
Marriage isbat is a decision on marriage a man with a woman as husband and wife where the marriage have been done but still not recorded by authorized officials. The rule of implementation marriage isbat contained on Book II Guide Implementation Duty and Administration Religious Courts, Circular Letter Supreme Court No.3 Year 2004 About Procedures and Invsetigation Case Voluntair Marriage Isbat in Integrated Services and Islamic Law Compilation Section 7 Subsection 2, 3 adn 4.
From some rules that mention above, there is no one arrange on detail about marriage isbat so that rules still has many meaning. Indeed rule about marraige isbatwhich more detail contained on Islamic Law Compilation, but the implemenation Islamic Law Compilation only based on Presidential Instructions No 1 Year 1991. While the Presidential Instructions not included on sequences constitutionsl this time. Hence, always need clear rules and legal protection toward marriage isbat so in implementation marriage isbat not appearing abuse of law caused by law emptiness.
Then toward evidence that proposed by requester marriage isbatlike family card that released by Population and Civil Registration Agency and certificate of marriage that released by Village Chief, preseumable that happen a violation toward Act No 24 Year 2013 about Population Administration, Act No. 1 Year 1974 about Marriage and included on violation on Islamic Law Compilation which become foundation of implemenation marriage isbat. Toward process and evidence that used in marriage isbatneeded constructive crticism as feedback for positive value.
In this research, the researcher used library research. Library research is a research which used library as material. Materials like legislation, Government Regulation, Thesis, Journal and some marriage isbat from Kuala Kapuas Religious Courts and other sources. Specifically this research can be categorized as Normative Law Research. Normative Law Research is a law research that done by examine library material. Normative Law Research. |
| id |
IOS4876.1941 |
| institution |
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya |
| affiliation |
ptki.onesearch.id |
| institution_id |
526 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Pusat IAIN Palangkaraya |
| library_id |
1246 |
| collection |
Digital Library IAIN Palangka Raya |
| repository_id |
4876 |
| subject_area |
Generalities(Karya Umum) |
| city |
Palangka Raya |
| province |
KALIMANTAN SELATAN |
| shared_to_ipusnas_str |
1 |
| repoId |
IOS4876 |
| first_indexed |
2020-03-23T23:43:13Z |
| last_indexed |
2020-03-23T23:43:13Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1686278990175666176 |
| score |
17.538404 |