FRAMING WWW.DETIK.COM DAN WWW.KOMPAS.COM TERHADAP PEMBERITAAN TENTANG JOKOWI DALAM KAITAN DENGAN KPK PASCA PERPU NO. 1/2015 TENTANG KPK
| Main Author: | Jemat, Abdurrahman; Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul Jakarta Jalan Arjuna Utara Tol Tomang – Kebon Jeruk, Jakarta Barat |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Universitas Esa Unggul Jakarta
, 2017
|
| Online Access: |
http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Kom/article/view/1643 http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Kom/article/view/1643/1479 |
Daftar Isi:
- AbstractSince the Commission set Komjenpol Budi Gunawan as a suspect, all the mass media, not to mention online media to preach about the conflict and the Police Commission. Especially then Criminal Investigation Police arrested KPK deputy chairman Bambang told Wijajanto on suspicion of false testimony in the Constitutional Court and establish KPK chairman Abraham Samad as the suspected falsification of documents. In order to save the KPK and ease tension between the KPK and the National Police, dated February 19, 2015, the President issued a decree No. Jokowi 1 2015 on the KPK and cancel Budi Gunawan as police chief. This study examines how framing online media against reporting about Jokowi in connection with post-discharge KPK Government Regulation No. 1 2015. The online media studied is www.detik.com and www.kompas.com, rank first and second as the most popular online media in Indonesia. The results showed the difference between the two mediums. For www.detik.com, Jokowi decisions issued a decree No. 1 in 2015 and cancel the appointment Komjenpol Budi Gunawan as the Chief of Police has given a solution expected by society and Jokowi has passed the first test as the President for having heard the opinion of the majority of the people. As for www.kompas.com, Jokowi action has not been able to save the KPK and Jokowi has undermined the work of the KPK. The authors suggest that other researchers can examine the relationship of these results with the political direction of the editorial media is concerned. Keywords: news, media framing AbstrakSejak KPK menetapkan Komjenpol Budi Gunawan sebagai tersangka, semua media massa, tak terkecuali media online memberitakan tentang konflik KPK dan Polri. Apalagi kemudian Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Wijajanto atas sangkaan menyuruh bersaksi palsu di Mahkamah Konstitusi dan menetapkan Ketua KPK, Abraham Samad sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Dalam rangka menyelamatkan KPK dan meredakan ketegangan antara KPK dan Polri, tanggal 19 Februari 2015, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu No. 1 tahun 2015 tentang KPK dan membatalkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Penelitian ini mengkaji bagaimana pembingkaikan media online terhadap pemberitaan tentang Jokowi dalam kaitan dengan KPK pasca keluarnya Perpu No. 1 tahun 2015. Media online yang dikaji adalah www.detik.com dan www.kompas.com, menempati urutan pertama dan kedua sebagai media online terpopuler di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara kedua media tersebut. Bagi www.detik.com, keputusan Jokowi mengeluarkan Perpu No 1 tahun 2015 dan membatalkan pengangkatan Komjenpol Budi Gunawan sebagai Kapolri telah memberi solusi yang diharapkan masyarakat dan Jokowi telah lulus ujian pertama sebagai Presiden karena telah mendengar pendapat sebagian besar rakyat. Sedangkan bagi www.kompas.com, tindakan Jokowi tersebut belum mampu menyelamatkan KPK dan Jokowi telah merusak kerja KPK. Penulis menyarankan agar peneliti lain bisa mengkaji hubungan hasil penelitian ini dengan arah politik redaksi media yang bersangkutan. Kata kunci: Berita, framing media