Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 dan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu)
| Main Author: | Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin, 150101122 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3598/1/MUHAMMAD%20SAFIQ%20IMRAN%20BIN%20SAMSUDIN.pdf https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3598/2/Form%20B%20dan%20Form%20D.pdf https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3598/ http://library.ar-raniry.ac.id |
Daftar Isi:
- Prosedur poligami di Malaysia masih tidak seragam karena setiap negeri bagian masih menggunakan prosedur yang tersendiri. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk meneliti Bagaimana prosedur poligami di Malaysia antara Wilayah Persekutuan dan Negeri Terengganu serta tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan prosedur poligami yang ada di Wilayah Persekutuan dan negeri Terengganu. Dasar hukum Islam di Wilayah Persekutuan dan negeri Terengganu yang utama digunakan dalam kedua-dua aturan tersebut yaitu akta dan enakmen adalah berdasarkan dalil dalam Surah an-Nisa ayat 3. Di Wilayah Persekutuan menggunakan AUKIWP 1984 sebagai rujukan dalam hal-hal berkaitan dengan poligami serta negeri Terengganu pula menggunakan EUKIPT sebagai rujukan dalam hal-hal berkaitan dengan poligami. Di sini penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur poligami di Malaysia khususnya di Wilayah Persekutuan dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan prosedur poligami yang ada di Wilayah Persekutuan dan negeri Terengganu. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji buku yang berisikan informasi mengenai prosedur poligami. Hasil analisis, perbedaan prosedur poligami di Wilayah Persekutuan dan negeri Terengganu yang diatur dalam akta dan enakmen ini adalah pengaruh dan wewenang setiap negeri bagian bagi menetapkan pensyaratan dalam prosedur poligami di setiap negeri masing-masing. Prosedur poligami Wilayah Persekutuan mempunyai pensyaratan yang ketat untuk seseorang suami berpoligami dengan adanya izin istri sebelum permohonan poligami dilaksanakan sedangkan negeri Terengganu meringankan pensyaratan poligami dan tanpa perlu izin istri dan hanya perlu ke mahkamah syari‘ah untuk mendapatkan borang permohonan poligami. Dasar yang digunakan dikedua-dua aturan ini mengikut pensyariatan yang ditetapkan di dalam al-Quran dan perubahan terhadap kedua-dua perundangan tersebut disebabkan oleh aturan yang diatur dalam setiap negeri itu sendiri. Demikian juga, diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat pengaruh undang-undang poligami terhadap masyarakat awam baik dari aspek keadilan atau perundangan dalam prakteknya, kemampuan para pihak yang ingin berpoligami serta prosedur poligami yang masih tidak seragam.